Ayo Kita Analisa SKT Yang Sudah Dibatalkan Dimenangkan Pengadilan

Bengkulu, solusi-news.com Lahan seluas 5000 meter persegi di daerah Jalan Dharma Wanita Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu belum bersertifikat hanya ada Surat Keterangan Tanah (SKT) tahun 1989 saat ini dimiliki oleh Peni Riyanto warga Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu, Namun Pengadilan Negeri Bengkulu memenangkan SKT tahun 1994 milik Suardi Bahrun yang juga mengklim tanah tersebut.

Diakatakan Peni Riyanto, runtutannya untuk SKT tahun 1994 itu, milik saudara Maman kemudian menjual lahat ber SKT tahun 1994 terebut kepada Riswan Bangsawan, kemudian Riswan Bangsawan menjual kepada Suardi Bahrun Mantan Ketua DPRD Provinsi Bengkulu. Karena dalam gugatan PTUN SKT tahun 1994 itu kalah secara administrasi, Maman dan Suardi Bahrun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu dan ahirnya menang.

“Anehnnya, di Pengadilan kita kalah, padahal diketahui, SKT tahun 1994 itu sudah dibatalkan, tapi dimenangkan di Pengadilan,” ujar Peni Riyanto dikutip dari bencoolentimes.com, Kamis (22/9).

Dilanjutan Peni, ditingkat Pengadilan Tinggi kalah dan sampai ke tingkat Mahkamah Agung ia pun kalah. Dirinya kemudian menerima panggilan dari Pengadilan Negeri, diminta menyerahkan lahan tersebut secara sukarela.

“Saya tolak, karena SKT tahun 1994 mereka sudah dibatalkan tapi kok bisa hidup lagi,” jelasnya.

Awal mula permasalahan tersebut, Peni menjelaskan, bahwa Ia membeli lahan tersebut dari saudara Dedi. Setelah dilihat lahan tersebut belum bersertifikat dan hanya memiliki SKT tahun 1989 silam.

“Setelah dibeli lalu saya doser, tetapi kemudian ada yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut, namannya pak Maman, pak Maman ini punya SKT juga, SKT-nya tahun 1994. SKT pak Maman ini waktu itu diterbitkan oleh Kades yaitu pak Sutardi yang sekarang Anggota Dewan Kota,” jelasnya.

Peni Riyanto menduga, dalam hal ini ada korporasi antara mafia tanah dengan mafia peradilan. Hal ini yang akan terus dikejar pihaknya. Peni Riyanto menambahkan, pihaknya akan melakukan upaya hukum penolakan eksekusi, setelah itu pihaknya akan mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK). **

Leave a comment